Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat dinas dengan melibatkan jajaran pejabat struktural dan staf teknis terkait. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Sekretariat Daerah tentang permintaan pelaporan pelaksanaan SKM dan FKP, serta arahan teknis yang tercantum dalam instrumen PEKPPP 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk konkret komitmen DINSOSDALDUKKBP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi.
Dalam rapat dibahas secara menyeluruh berbagai indikator yang menjadi fokus penilaian PEKPPP, mulai dari aspek standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM), keterbukaan informasi publik, hingga sarana konsultasi dan pengaduan yang inklusif. Tim teknis juga menyampaikan kesiapan pengumpulan dan unggah bukti dukung melalui desk evaluasi yang telah dijadwalkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebelumnya.
Rapat ini bertujuan untuk menekankan pentingnya FKP sebagai wadah pelibatan masyarakat dalam menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan. Dalam pelaksanaannya, FKP diharapkan dapat menjadi forum dialog terbuka antara penyelenggara pelayanan dan penerima layanan, sesuai amanat PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017. Melalui kegiatan ini, DINSOSDALDUKKBP3A menargetkan capaian indikator PEKPPP yang optimal serta menjadikan pelayanan publik di bidang sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk semakin dekat, berdampak, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Rapat ditutup dengan pembagian tugas pengumpulan dan pelaporan SKM semester 1, yang dijadwalkan rampung paling lambat akhir Juni 2025.
