Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) terus berkomitmen mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk Balita, Bumil, dan Busui (3B) yang dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2025, bertempat di Ruang Kepala Dinas DINSOSDALDUKKBP3A.
Rapat ini merupakan tindak lanjut langsung dari kegiatan Zoom Meeting bersama BKKBN Provinsi Jawa Tengah pada 17 Mei 2025, dalam rangka menyamakan pemahaman dan langkah teknis pelaksanaan program MBG yang berbasis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program MBG ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional untuk menurunkan prevalensi stunting yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan kategori risiko tinggi.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh Koordinator Balai Penyuluh KB dari Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Bobotsari, dan Bojongsari, masing-masing didampingi satu orang perwakilan PPKBD atau kader Tim Pendamping Keluarga (TPK). Selain itu, hadir pula Kepala Puskesmas dari lima kecamatan serta perwakilan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah sasaran.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, Bapak dr. Jusi Febrianto, MPH, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya terletak pada distribusi makanan bergizi, namun juga pada keterpaduan data, perencanaan yang matang, serta kesiapan di lapangan dari seluruh lini, terutama para kader dan tenaga kesehatan.
Dalam pemaparannya, dr. Jusi menjelaskan bahwa sasaran MBG difokuskan pada kelompok rentan yang belum tersentuh program serupa dari sektor pendidikan atau layanan lainnya. Adapun target awal di Kabupaten Purbalingga adalah sekitar 1.100 penerima manfaat, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Setiap SPPG akan mengelola dapur umum di lokasi strategis masing-masing: Toyareka (Kemangkon), Purbalingga Wetan (Purbalingga), Kajongan (Bojongsari), dan Limbasari (Bobotsari). Makanan yang dibuat di dapur umum oleh SPPG akan disalurkan melalui kader ke penerima sasaran atau diambil langsung oleh penerima sasaran.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan tantangan teknis di lapangan seperti jarak jangkauan, potensi data ganda antara Puskesmas dan PKB, serta pentingnya mitigasi risiko keamanan pangan. Kepala Puskesmas Purbalingga, misalnya, menekankan pentingnya pemetaan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih data sasaran. Sementara itu, kader dari Kecamatan Kemangkon mengusulkan penyesuaian lokasi penyaluran karena masih ada titik yang belum tercakup optimal.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A menegaskan pentingnya penyusunan SOP penyaluran, pembentukan grup koordinasi via WhatsApp, serta pelibatan petugas sanitarian dari Puskesmas untuk melatih kader dalam mengantisipasi risiko keamanan pangan. Tak hanya itu, ia juga meminta setiap kecamatan membuat form pemantauan harian dan menyusun form concern sebagai bentuk kontrol keamanan dan akuntabilitas.
Rapat ditutup pada pukul 11.45 WIB dengan kesepakatan bahwa pelaksanaan Program MBG akan dimulai pada 10 Juni 2025 dan akan berjalan hingga target sasaran terpenuhi. Melalui rapat ini, DINSOSDALDUKKBP3A menegaskan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab lintas sektor yang memerlukan kerja sama dan koordinasi yang erat di semua tingkatan, mulai dari pusat, daerah, hingga lini terdepan di masyarakat.
