Purbalingga Meraih Peringkat Madya dalam Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kabupaten Layak Anak adalah Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) yang setiap Tahun diadakan dalam rangka mewujudkan Pemenuhan Hak – hak Anak. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Daerah yang telah menyelenggarakan, mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan serta fasilitas – fasilitas yang…
Program Santunan Kematian adalah jenis bantuan yang diberikan secara non tunai kepada warga kurang mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia. Penyaluran Bantuan ini dilakukan dalam 4 (empat) tahap per tahun. Untuk Tahap 1 dibuka 1 Januari – 30 Maret 2025. Untuk informasi selengkapnya silakan bisa menghubungi nomor admin yang tertera pada poster.
kriteria penerima bansos tunai yaitu prioritas PM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, penerima bansos berdasarkan PM usulan dari pemerintah kabupaten/kota yang bukan penerima bansos sembako, bansos Program Keluarga Harapan (PKH), penerima kartu Prakerja, non DTKS by name by address, by Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan by nomor telepon….
Untuk mencegah dan mengatasi permasalah relative tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI) serta angka kematian bayi (AKB), perlu diupayakan sinergitas fungsi dan peran lintas program. Selain itu, peran lintas sektor mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi serta kegiatan sosialisasi juga diperlukan. “Untuk itu, kehadiran dan peran kader pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)…
DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selamat merayakan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah penting dilakukan untuk mengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan berintegritas. Hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan…